Pendemo “Kubu Jambi” Desak Gubernur Jambi Tindak Oknum Disdik Yang Diduga Lakukan Pungutan Liar

0
235

Jambitoday.co.id, Jambi – Seusai Pelantikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kubu Jambi melakukan Aksi Demo di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (16/9/2019).

Aksi demo ini dilakukan karena diduga adanya pungutan liar yang dilakukan oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait pelantikan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha (KTU) yang tertutup.

Nuar, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Kubu Jambi” dalam orasinya menyampaikan bahwa Dinas pendidikan Provinsi Jambi sebagai Sentral pengembangan peningkatan dan perencanaan serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan di Provinsi Jambi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan agar tujuan yang telah direncanakan serta disusun dengan program-program pengembangan peningkatan terhadap dunia pendidikan dirasakan seluruh pemerintah Provinsi Jambi, kabupaten/kota yang ada di NKRI umumnya serta khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diera “Jambi tuntas” yang merupakan semboyan unggulan pasangan Gubernur Jambi terpilih, di dinas pendidikan Provinsi Jambi tumbuh dan maju dengan pembatasan-pembatasan aturan dari kekuasaan penguasa walaupun program serta rencana dalam acuan dinas pendidikan Provinsi Jambi berjalan sebagaimana mestinya.” Tegasnya.

“Hal ini ditambah dengan gonta-ganti pejabat tanpa melihat kompetensi kemampuan pejabat yang dilantik oleh Kepala Daerah saat ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Kubu Jambi”. Tambahnya.

Lanjut Nuar, Apakah Kepala Daerah yaitu Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum dengan segudang gelar yang tertera di nama beliau ini mengerti serta memahami yang sebenarnya dan seharusnya tolak ukur dalam melakukan pelantikan pejabat di dinas pendidikan Provinsi Jambi khususnya yang semestinya adanya standar keilmuan serta kompetensi pejabat yang dilantik.

Lebih lanjut dalam orasinya, Nuar mengatakan Adanya indikasi praktek pungutan liar yang dilakukan oleh Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, (Bukri) dan (Harmoni) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pengangkatan pejabat pada pelantikan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha (KTU) di tingkat sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jambi sungguh sangat memalukan serta mencoreng Dinas pendidikan provinsi Jambi keterlibatan (Misrin Adi) Kepala Bidang Pembinaan PKIK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

“Bukri SP pernah menjabat kepala sekolah SMK 1 Muaro Jambi mampir sebentar menjabat salah satu pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi lalu drastis menduduki jabatan strategis di dinas pendidikan provinsi Jambi yaitu Kabid SMK. Sementara Harmoni dalam karirnya pernah menjabat Kepala Sekolah SMA 9 Kabupaten Muaro Jambi Jambi Muaro Jambi Jambi yang belum bersertifikat ISO lalu di lirik lirik kepala daerah untuk bersedia dilantik dengan jabatan kepala seksi kurikulum dan penilaian SMK di dinas pendidikan provinsi Jambi dengan cerita yang sama, Misrin Adi go to dinas Pendidikan Provinsi Jambi dari seorang kepala sekolah di Kabupaten Merangin meroket menduduki jabatan kepala bidang pembinaan PKIK dinas pendidikan provinsi Jambi.” Bebernya.

Apakah pejabat seperti ini yang diinginkan masyarakat provinsi Jambi untuk memimpin jabatan di dinas pendidikan provinsi Jambi? dan apakah pejabat seperti ini mampu melakukan terobosan untuk memajukan dunia pendidikan di provinsi Jambi?

Dari perhatian serta pengamatan yang kami lakukan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama ini Lembaga Swadaya Masyarakat “kubu Jambi” menuntut:

1. Meminta Gubernur Jambi mencopot segera Bukhori, Kabid SMK, Harmoni Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK, dan Misrin Adi Kepala Bidang pembinaan PKIK.
2. Meminta Gubernur Jambi merekomendasikan kepada aparat penegak hukum apabila dianggap sangat perlu merekomendasikan kepada KPK RI di Jakarta untuk mengusut perihal pungutan tersebut.
3. Meminta Gubernur memanggil seluruh kepala sekolah dan kepala tata usaha untuk diambil keterangan di hadapan penyidik KPK RI.
4. Meminta Gubernur Jambi untuk bersikap tegas terhadap pejabat-pejabat yang bersileweran di rumah dinas tanpa urusan yang jelas dengan memberikan sanksi berat.

(Admin)

LEAVE A REPLY