Azan : Belum Ada Desa Yang Mengajukan Pencairan DD

0
235

BATANGHARI,JambiToday-Dana Desa (DD) yang dialokasi pemerintah pusat di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan di Tahun 2020.  Bila dibandingkan DD Tahun 2019 sebesar Rp 97 Milyar lebih, DD Tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp 99 Milyar lebih, ada peningkatan sebesar Rp 1 Milyar lebih.

“Sesuai dengan PMK yang dikeluarkan kementerian keuangan bahwa besaran dana desa untuk Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 Rp 99 Milyar lebih, tidak sampai Rp 100 Milyar. Naik Rp 1 M komaan,” kata Kepala Bakeuda Kanbupaten Batanghari, M Azan.

Dikatakan Azan, sesuai dengan Permen yang berlaku DD akan disalurkan dalam tiga tahap. Dan percaiaran tahap pertama seharusnya sudah berjalan pada bulan Febuari ini. Hanya saja, proses ini harus terkendala karena ada regulasi yang harus dibenahi atau di buat Pemkab Batanghari.

“Dan sampai saat ini tahap sosialisasi Perbup yang sudah ditandatangani masih berjalan. Tahapan pencaraian DD dibagi tiga tahap itu kalau kami dak keliru dengan metode 40 40 20,” ungkap M Azan, seusai menghadiri hearing bersama Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari.

Disinggung sejauh ini apakah sudah ada desa yang mengajukan untuk proses pencairan di Bakeuda Kabupaten Batanghari. M Azan menyebutkan, bahwa sampai saat ini belum ada desa yang menyampaikan dokumen berkenaan dengan pengajuan dana desa ini.

“Sebenarnya ini sudah sampai tahapan. Memang hitungan terakhir itu untuk tahap pertama ini sampai bulan Maret. Tapi Kita kan berharap jangan mengambil waktu terakhir, tentu waktu diawal supayo tahapan berikutnya juga tertib admitrasi percairan atau pengajuan permintaan pencairan,” pintanya.

Dirinya sendiri berharap desa-desa termasuk BPD yang ada di Kabupaten Batanghari bisa secepatnya menyelesaikan APBDes supaya tidak memperlambat pembangunan di desa-desa masing-masing. Begitu juga dengan pembayaran insentif bagi perangkat desa dan pengelolah desa.

“Memang kalau untuk sanksi terlambat itu tidak ada. Namun dengan lamban itu tentu pembangunan atau pembayaran insentif pemerintah juga lamban. Nah itu yang kita hindari supayo datuk-datuk kepala desa dan perangkat termasuk BPD segera menyelesaaikan APBDes,” tutupnya.

LEAVE A REPLY